Jakarta, Lensaberita.Net - Program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah bergulir pertama periode. Total harta yang sudah dideklarasi telah mencapai Rp 3.826,81 triliun dari 405.405 wajib pajak di periode dengan tarif tebusan terendah tersebut.
Kendati demikian, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, masih banyak sekali masyarakat yang masih belum memanfaatkan program 'pemutihan' pajak tersebut. Bahkan termasuk pejabat publik seperti gubernur dan wakil gubernur yang seharusnya jadi teladan mengikuti tax amnesty.
"Saya lihat banyak pejabat negara juga belum ikut tax amnesty. Dari total jumlah 68 Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub), baru 14 yang sudah ikut tax amnesty. Atau masih ada 54 sisanya belum ikut tax amnesty," ucap Sri Mulyani (14/10/16).
Gubernur Sumatera Utara Sudah Ikut Tax Amnesty
Sehari sebelum berakhirnya program pengampunan pajak atau tax amnesty periode pertama, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1, Jalan Sukamulia, Kamis (29/9) sore.
Menurutnya, tax amnesty merupakan program Pemerintah, sehingga masyarakat harus mendukung suksesnya pengampunan pajak. Apalagi, lanjutnya, Presiden Joko Widodo secara khusus menyosialisasikan tax amnesty di Sumut.
"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Sumut dan para pengusaha yang belum melaporkan harta kekayaan sebenarnya, ini adalah kesempatan baik. Hingga akhir September dikenakan tarif tebusan dua persen dan pada Oktober hingga akhir Desember dikenakan tarif tebusan tiga persen," katanya.
Ia berharap masyarakat Sumut menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, taat membayar pajak. Bahkan, program tax amnesty di Sumut terbaik di luar Pulau Jawa.
[src/dtk/medan.tribunnews.com]
Kendati demikian, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, masih banyak sekali masyarakat yang masih belum memanfaatkan program 'pemutihan' pajak tersebut. Bahkan termasuk pejabat publik seperti gubernur dan wakil gubernur yang seharusnya jadi teladan mengikuti tax amnesty.
"Saya lihat banyak pejabat negara juga belum ikut tax amnesty. Dari total jumlah 68 Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub), baru 14 yang sudah ikut tax amnesty. Atau masih ada 54 sisanya belum ikut tax amnesty," ucap Sri Mulyani (14/10/16).
Gubernur Sumatera Utara Sudah Ikut Tax Amnesty
Sehari sebelum berakhirnya program pengampunan pajak atau tax amnesty periode pertama, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1, Jalan Sukamulia, Kamis (29/9) sore.
Menurutnya, tax amnesty merupakan program Pemerintah, sehingga masyarakat harus mendukung suksesnya pengampunan pajak. Apalagi, lanjutnya, Presiden Joko Widodo secara khusus menyosialisasikan tax amnesty di Sumut.
"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Sumut dan para pengusaha yang belum melaporkan harta kekayaan sebenarnya, ini adalah kesempatan baik. Hingga akhir September dikenakan tarif tebusan dua persen dan pada Oktober hingga akhir Desember dikenakan tarif tebusan tiga persen," katanya.
Ia berharap masyarakat Sumut menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, taat membayar pajak. Bahkan, program tax amnesty di Sumut terbaik di luar Pulau Jawa.
[src/dtk/medan.tribunnews.com]