Jakarta, Lensaberita.Net - Juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo menegaskan bahwa pencarian dokumen asli Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib bukan hanya untuk sekadar menunjukkan data itu ke publik.
Sebaliknya, kata Johan, pemerintah juga berkomitmen untuk menyelesaikan perkara itu. "Presiden kan sudah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus Munir. Tapi itu, harus ada dokumen aslinya," ujar Johan Budi saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 Oktober 2016.
Keberadaan dokumen asli TPF Munir tak jelas. Padahal, Komisi Informasi Publik memutuskan pemerintah harus membuka data tersebut ke publik untuk memenuhi asas keterbukaan informasi. Terakhir kali data asli itu diterima pemerintah pada 2005 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menteri Sekretaris Negara saat itu, Sudi Silalahi, mengklaim tidak ada dari pemerintahan SBY yang memegang data asli, alias hanya salinan saja.
Kemarin, salinan itu dikirimkan Sudi Silalahi ke Kementerian Sekretaris Negara via kurir. Data sudah diterima dan rencananya akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muhammad Prasetyo selaku orang yang ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk mencari dokumen asli.
SBY Diminta Minta Maaf
Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan juga meminta Kejaksaan Agung tidak hanya terpaku dengan dokumen asli TPF Munir. Para anggota TPF
Sebaliknya, kata Johan, pemerintah juga berkomitmen untuk menyelesaikan perkara itu. "Presiden kan sudah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus Munir. Tapi itu, harus ada dokumen aslinya," ujar Johan Budi saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 Oktober 2016.
Keberadaan dokumen asli TPF Munir tak jelas. Padahal, Komisi Informasi Publik memutuskan pemerintah harus membuka data tersebut ke publik untuk memenuhi asas keterbukaan informasi. Terakhir kali data asli itu diterima pemerintah pada 2005 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menteri Sekretaris Negara saat itu, Sudi Silalahi, mengklaim tidak ada dari pemerintahan SBY yang memegang data asli, alias hanya salinan saja.
Kemarin, salinan itu dikirimkan Sudi Silalahi ke Kementerian Sekretaris Negara via kurir. Data sudah diterima dan rencananya akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muhammad Prasetyo selaku orang yang ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk mencari dokumen asli.
SBY Diminta Minta Maaf
Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan juga meminta Kejaksaan Agung tidak hanya terpaku dengan dokumen asli TPF Munir. Para anggota TPF
itu dinilainya masih punya dokumen asli sehingga bisa segera ditindaklanjuti.
"Dokumen itu bisa menjadi kebijakan penyelesaain pelanggaran HAM, dan juga dalam ketentuannya tidak ada aturan harus bertindak atas dokumen asli," kata Trimedya.
Pemerintahan Jokowi akan segera menindaklanjuti dokumen TPF Munir tersebut. Persolaan dikumen asli atau tidak hal itu masih bisa diminta kepada anggota TPF.
"Ini kan persoalan kelanjutan, tapi jangan diserahkan juga semuanya ke Jokowi, presiden Jokowi ini kan melanjtukan pekerjaan yang ditunda pak SBY. Jadi harus ditindaklanjuti," jelasnya.
Trimedya berharap SBY menyampaikan pernyataan permohonan maaf karena tidak bisa menuntaskan kasus Munir.
"Kalau contohnya pak SBY bilang tidak bisa menuntaskan atau apa yang belum dituntaskan, masyarakat jadi tahu sudah sejauh mana pak SBY mengerjakan ini. Jadi biar tahu sudah sejauh mana kerja SBY ini. Jangan sampai, nanti disalahkan semua ke Jokowi padahal baru sepertiganya, lalu pak Jokowi yang melanjtukan sisanya tiga per empat misalnya seperti itu," katanya.
Bahkan, lanjut Trimedya, apa yang disampaikan SBY di Cikeas, kemarin tidak menjawab pertanyaan terkait hilangnya dokumen TPF Munir. SBY juga seharusnya menegur Syarif Hasan yang mengeluarkan statemen di luar substansi permasalahan hilangnya dokumen TPF Munir.
"Syarif Hasan urus saja itu anaknya. Tidak perlu membuat statement yang tidak diketahuinya," tandasnya. [rmol/tempo.co]
"Dokumen itu bisa menjadi kebijakan penyelesaain pelanggaran HAM, dan juga dalam ketentuannya tidak ada aturan harus bertindak atas dokumen asli," kata Trimedya.
Pemerintahan Jokowi akan segera menindaklanjuti dokumen TPF Munir tersebut. Persolaan dikumen asli atau tidak hal itu masih bisa diminta kepada anggota TPF.
"Ini kan persoalan kelanjutan, tapi jangan diserahkan juga semuanya ke Jokowi, presiden Jokowi ini kan melanjtukan pekerjaan yang ditunda pak SBY. Jadi harus ditindaklanjuti," jelasnya.
Trimedya berharap SBY menyampaikan pernyataan permohonan maaf karena tidak bisa menuntaskan kasus Munir.
"Kalau contohnya pak SBY bilang tidak bisa menuntaskan atau apa yang belum dituntaskan, masyarakat jadi tahu sudah sejauh mana pak SBY mengerjakan ini. Jadi biar tahu sudah sejauh mana kerja SBY ini. Jangan sampai, nanti disalahkan semua ke Jokowi padahal baru sepertiganya, lalu pak Jokowi yang melanjtukan sisanya tiga per empat misalnya seperti itu," katanya.
Bahkan, lanjut Trimedya, apa yang disampaikan SBY di Cikeas, kemarin tidak menjawab pertanyaan terkait hilangnya dokumen TPF Munir. SBY juga seharusnya menegur Syarif Hasan yang mengeluarkan statemen di luar substansi permasalahan hilangnya dokumen TPF Munir.
"Syarif Hasan urus saja itu anaknya. Tidak perlu membuat statement yang tidak diketahuinya," tandasnya. [rmol/tempo.co]
