http://ift.tt/20kt43r - Berita Terbaru Terkini Hari Ini - Pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta bakal dilangsungkan pada 19 April 2017 mendatang.
Saat ini, dua pasangan calon tengah bersaing merebut suara dari warga Jakarta.
Mereka berlomba-lomba menyusun program terbaik untuk masyarakat.
Salah satunya adalah program terkait transportasi.
Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat sudah menggagas adanya sistem transportasi terintegrasi.
Layanan tersebut merupakan hasil kerja sama PT Transportasi Jakarta dengan Koperasi Wahana Kalpika (KWK).
Sebagaimana dikutip dari Tribunnews, dua lembaga tersebut menyetujui nota kesepahaman terkait semua angkutan kota (angkot) KWK yang akan dijadikan pengumpan bagi bus TransJakarta pada Rabu (22/3/2017).
style="background: white; padding: 0px 0px 25px">Sementara itu, program itu disebut menjiplak program OK OTRIP milik pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Program yang ditawarkan Anies-Sandi itu menerapkan tarif angkutan terintegrasi senilai Rp 5 ribu.
"Itu adalah bagian dari OK-Otrip bahwa (program kami) sudah dijalankan sekarang. Itu yang kita sebut policy response berarti dampak dan usul apa yang kita tawarkan sudah mulai diadopsi," kata Sandiaga di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/3/2017).
Sandi pun menyatakan tak masalah jika programnya ditiru asalkan demi kesejahteraan warga Jakarta.
"Kita lihatnya positif saja. Selama melakukan 'ATM' (amati, tiru, modifikasi) dengan tujuan utama demi kesejahteraan masyarakat dan ibu kota, it's ok, fine," katanya.
Disebut 'meniru' program Anies-Sandi, Ahok pun angkat bicara.
Ia menganggap pernyataan kubu lawannya itu adalah fitnah.
"Itu betul-betul mereka tuh fitnah, enggak punya program ya. Itu sesuai Undang-Undang Lalu Lintas bahwa kami mau integrasikan semua," kata Ahok di kawasan Koja, Jakarta Utara, Jumat (24/3/2017).
Tak cuma itu, Ahok juga menjelaskan bahwa sistem integrasi angkutan umum sudah direncanakan sejak lama.
Bahkan, sistem ini sudah disusun sejak Anies dan Sandi belum mencalonkan diri sebagai pemimpin ibu kota.
"Semua bus kecil dihilangkan jadi feeder. Pas dia belum pengen jadi gubernur, undang-undang itu (lalu lintas) udah keluar tahun 2012. Jadi siapa nyontek siapa?" tegasnya. (Tribun)